Kumpulan Naskah Lama Radio Mara FM Bandung

Kompilasi Naskah Lama  Radio Mara FM Bandung

---------------------------------------------

Reporter : Nursyawal

----------------------------

Nama Program Siaran: News Bulletin

-----------------------------

(2001)

Anchor:

Sejumlah pejabat baru Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Barat mengikuti rapat koordinasi di Bandung hari ini// Reporter Nursyawal melaporkan//

Reporter:

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Kepala Badan Koordinasi Keleuarga Berencana Jawa Barat/ Doktorandus Maman Sunjana pagi tadi// Diikuti 22 kepala seksi supervisi kota dan kabupaten se-Jawa Barat// Selanjutnya rapat ini dipimpin Kepala Bidang Supervisi BKKBN Jabar// Menurut keterangan staf seksi advokasi/ komunikasi/ informasi/ dan edukasi BKKBN Jabar/ Doddy Hidayat/ rapat konsolidasi ini dilakukan/ karena 60 persen pejabat di BKKBN Jabar saat ini/ adalah pejabat baru/ setelah perombakan struktur organisasi dan paradigma/ sehingga para pejabat itu membutuhkan orientasi tugas// Dari kantor BKKBN Jabar/ Nursyawal melaporkan///

--------------------------------------------------------

Anchor :

Setelah krisis moneter berlalu/ peserta Keluarga Berencana di Jawa Barat/ kini mulai aktif kembali// Reporter Nursyawal melaporkan//

Reporter:

Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia antara tahun 98-99/ banyak peserta KB yang drop out// Menurut staf seksi advokasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Jawa Barat/ Doddy Hidayat/ pada saat itu/ pemerintah tidak sanggup menyediakan alat kontrasepsi apapun/ kecuali IUD// Bahan pemerintah sempat membentuk posko krisis KB/ karena kuatir terjadi ledakan kelahiran// Namun kekuatiran itu tidak terjadi/ karena keluarga Indonesia nampaknya memiliki cara sendiri/ untuk mencegah kehamilan tanpa alat kontrasepsi// Menurut Doddy/ mulai tahun ini/ pemerintah kembali memiliki kemampuan untuk menyediakan alat kontrasepsi// Sehingga diharapkan di Jawa barat/ jumlah peserta KB kembali meningkat// Berdasarkan rapat penelaahan program KB Nasional tahun 2021/ yang berlangsung kemarin/ dari hampir 7 juta pasangan suami istri yang ada di Jawa barat/ 73 persen telah kembali menjadi peserta aktif// Dari kantor BKKBN Jabar/ Nursyawal melaporkan///

------------------------------------------------------------

Anchor: 

Direksi PT Dirgantara Indonesia siap menjawab tuntutan hukum akibat pemecatan dua orang karyawannya// Reporter Nursyawal melaporkan//

Reporter: 

Direktur Utama PT DI Jusman Syafii Djamal/ kepada reporter Radio Mara di kantornya sore tadi/ mengatakan/ dengan senang hati akan menjawab tuntutan hukum dua orang karyawannya yang di-PHK kemarin// Menurut Jusman/ proses PHK sudah sesuai prosedur hukum/ sebab sebelumnya direksi sudah pernah memperingatkan karyawan untuk menghentikan aksi mogok kerja mereka// Selain itu/ menurut Jusman/ direksi sudah berkonsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja sebelum melakukan PHK// Dalam konsultasi itu terungkap/ aksi mogok kerja tanpa batas waktu/ adalah aksi ilegal// Apalagi/ menurut Jusman/ tuntutan karyawan untuk menaikkan gaji 200 persen dan mengganti direksi/ tidak mungkin dipenuhi// Untuk news buletin Radio Mara/ Nursyawal melaporkan//

------------------------------------------------

Anchor: 

Teknologi informasi tidak hanya dapat digunakan untuk mengirim dan mengolah data di komputer/ melainkan juga dapat digunakan untuk menemukan kendaraan yang hilang dicuri// Reporter Nursyawal melaporkan//

Reporter: 

Menurut Guru Besar Institut Teknologi Bandung/ Harijono Djojodihardjo/ masyarakat Indonesia belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal// Di depan peserta diskusi pemanfaatan ruang angkasa bagi pembangunan manusia/ di Aula ITB pagi tadi/ Harijono mengatakan/ teknologi informasi yang saat ini sudah berkembang pesat/ bukan perangkat untuk para ahli komputer saja/ tetapi bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari// Harijono mencontohkan/ teknologi GPRS yang juga dapat digunakan untuk menemukan kendaraan yang dicuri// Dengan menanam alat kecil di dalam kendaraan/ polisi dengan memakai satelit bisa menemukan kembali kendaraan yang dicuri saat itu juga/ tanpa perlu bantuan dukun// Walau kendaraan itu disembunyikan di tengah hutan terpencil sekalipun// Untuk news buletin radio mara/ Nursyawal melaporkan//

================================

Nama Program Siaran: Bandung Kita Hari Ini

-----------------------------------------

(2001)

Anchor:

Keluarga Indonesia bulan ini memulai kegiatan baru/ yaitu saatnya anak-anak mulai masuk sekolah atau kuliah di perguruan tinggi pilihannya// Reporter Nursyawal melaporkan untuk Bandung Kita Hari Ini///

Reporter:

Di siang yang terik ini/ lalu lintas Jalan Surapati Bandung/ nampak semakin padat// Mobil motor hiruk pikuk/ saling berebut jalan// Jika Anda pernah menyusuri Jalan Surapati/ di trotoar sudut jalan antara Jalan Surapati dan Jalan Tilil/ tentu pernah melihat jejaran meja dan kursi kayu kecil berwarna cokelat atau kuning pernis kayu// Di situlah/ tempat saya berdiri saat ini/ suasana terasa berbeda// Lebih teduh dan tenang// Saya berada di dalam sebuah tenda terpal berangka bambu yang teduh// Di dalam tenda ini bertumpuk kayu-kayu albasia serta kursi dan meja kayu yang nampak belum selesai dikerjakan///

Di atas rerumputan/ di dalam tenda ini/ nampak tiga orang pria sedang menikmati nasi bungkus/ makan siang mereka// Di antara mereka/ seorang pria paruh baya/ berjanggut dan tubuh kurus// Namanya Dede Abdullah// Aslinya dari Garut/ anaknya lima/ istri dua// Seluruh keluarga berada di Garut// Pak Dede adalah pemilik tenda ini// Sejak tiga tahun terakhir/ ia menjadi perajin mebel murah untuk mahasiswa// Meja/ kursi/ lemari pakaian/ dipan/ pokoknya apa saja yang dibutuhkan mahasiswa indekos/ siap ia buatkan dari bahan kayu///

Tenda ini/ adalah segalanya untuk Pak Dede// Bengkel/ toko/ dan jika malam tiba/ menjadi tempat beristirahat// Sekali seminggu ia kembali ke kampung membawa uang// Pak Dede tidak pernah menghitung berapa modal usahanya// Tapi ia ingat/ modalnya tidak pernah habis// Setiap minggu ia bisa membawa pulang uang keuntungan yang cukup untuk keluarga besarnya di Garut// Apalagi bulan Juli dan Agustus ini/ pesanan mebel meningkat drastis// Pada bulan-bulan ini/ para mahasiswa baru/ mulai menempati rumah kosnya dan mengisi dengan mebel sesuai kebutuhan dan ukuran ruangan// Karenanya/ ukuran dan desain mebel bikinannya tidaklah standar// Semua tergantung permintaan// Begitu pesanan selesai dan dibayar/ keuntungan langsung dibagi rata dengan para pekerjanya///

Bung/ Nona/ dan Nyonya/ meski Pak Dede adalah pemilik tenda dan juga membayar iuran yang dipungut oknum kecamatan untuk menempati jalur hijau/ trotoar jalan ini/ namun Pak Dede tidak akan memperoleh pembagian keuntungan jika tidak ikut mengerjakan sebuah pesanan// Solidaritas/ begitu kental terasa di tenda yang sesak oleh bubuk gergaji dan potongan kayu/ namun teduh ini// Solidaritas pula yang nampak ketika mereka bersama-sama menyantap nasi bungkus siang ini///

Dari sudut Jalan Surapati dan Jalan Tilil/ saya Nursyawal melaporkan untuk Bandung Kita Hari Ini// Kembali ke rekan ... di studio///

--------------------------------------------------

Anchor:

Konferensi Internasional Budaya Sunda pertama digelar di Gedung Merdeka Bandung// Mengungkap fakta-fakta baru yang belum pernah diketahui oleh orang Sunda// Reporter Nursyawal melaporkan untuk Bandung Kita Hari Ini///

Reporter:

Terima kasih rekan ...//

Bung/ Nona dan Nyonya/ sejak kemarin/ Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika Bandung/ menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Internasional Budaya Sunda yang pertama// Gedung bersejarah ini/ seolah ingin kembali membuat sejarah/ dengan mengundang banyak peneliti dari mancanegara// Mulai dari Swedia/ Amerika Serikat/ dan Jepang// Hampir seluruh ruangan di gedung megah ini dipakai/ menampilkan para peneliti budaya Sunda/ dengan beragam topik// Ada yang menampilkan video/ ada yang menampilkan foto-foto/ ada yang mengungkapkan naskah-naskah kuno dari sastrawan Sunda/ yang belum pernah diketahui bahkan oleh Urang Sunda sekalipun// Sementara ruang bangsal utama Gedung Merdeka diisi lantunan mantera-mantera kuno Sunda yang saya yakini naskahnya tidak pernah diketahui oleh kaum remaja etnis Sunda//

Pada sebuah sesi diskusi/ seorang perempuan peneliti Australia/ Christine Campbell/ mengungkap fakta adanya seorang novelis wanita etnis Sunda/ yang mendahului Kartini dalam mengangkat isu kemerdekaan kaum perempuan// Naskah novelnya hanya ada di Darwin Australia// Christine mengatakan/ sejak awal abad sembilan belas/ perempuan Sunda sudah lebih maju pikirannya dibanding perempuan dari etnis lain di Indonesia// Salah satunya novelis bernama Hamidah Hasan/ seorang perempuan Sunda yang menikah dengan aktivis politik Singapura beretnis Melayu dan tinggal di Singapura// Dalam novelnya/ Hamidah telah mengemukakan ide kebebasan bagi kaum perempuan// Jadi menurut Christine/ selain Dewi Sartika/ etnis Sunda banyak memiliki pejuang kebebasan perempuan/ namun tidak banyak diakui dan diketahui oleh etnis Sunda sekalipun///

Di ruangan lain/ seorang peneliti Swedia/ Mason C. Hoadley/ membahas struktur masyarakat tradisional Sunda yang sudah tertata rapi/ namun terancam konflik dengan sistem hukum positif Indonesia// Menurut Mason/ adat Sunda telah berfungsi menjaga keseimbangan dalam masyarakat dan manajemen konflik// Mason khawatir/ jika adat tidak segera diakomodasi ke dalam hukum positif Indonesia/ dapat menimbulkan konflik/ karena hukum positif Indonesia menganut pendekatan hukum Barat// Misalnya dalam hukum agraria/ karena adat Sunda telah mengatur pola dan struktur ruang hunian dan hutan sebagai warisan// Hukum positif harus mengadopsi konsep adat/ untuk menghindari konflik//

Konferensi ini/ nampak betul seperti membuka kotak harta karun kebudayaan Sunda/ kepada pewarisnya// Namun sayang/ untuk mengikuti konferensi ini sebagai peserta/ masyarakat umum harus membayar tiga ratus ribu rupiah/ dan seratus lima puluh ribu rupiah untuk mahasiswa// Meski harga cukup mahal/ peserta nampak penuh// Di setiap akhir sesi/ koridor yang menghubungkan antar ruangan di gedung merdeka ini/ sesak oleh peserta//

Dari Gedung Merdeka Bandung/ saya Nursyawal melaporkan untuk Bandung Kita Hari Ini// Kembali ke rekan ... di studio///

----------------------------------

Anchor: 

Sore ini/ untuk Bandung Kita Hari Ini/ reporter Nursyawal mengajak kita menjenguk sebuah kampus yang tidak biasa/// Silakan/ laporan Anda//

Reporter: 

Terima kasih/ rekan ...// Bung/ Nona/ dan Nyonya/ tadi siang saya sempat berkunjung ke sebuah kampus di Jalan Nias Bandung// Kita mengenalnya dengan gedung fakultas filsafat Universitas Katolik Parahyangan// Seperti halnya kampus filsafat lain yang merupakan sekolah teologi Kristen di Indonesia/ di kampus ini/ kita tidak akan menjumpai hal-hal yang biasa kita temui di kampus lain// Kita tidak akan menemukan mahasiswa mahasiswi dengan pakaian trendi dan penuh gaya/ serta rambut berwarna-warni// Juga tidak akan menemukan mahasiswa yang sibuk dengan ponsel masing-masing// Takkan dijumpai jejeran mobil di halaman parkir/ bahkan motor sekalipun// Saya hanya melihat beberapa motor terparkir di halaman kampus yang lebih banyak ditumbuhi pepohonan ini// Motor-motor itu pun ternyata milik satpam yang sedang bertugas// Di kampus ini/ kita hanya akan melihat deretan sepeda di halaman parkir/ dengan mahasiswa berpakaian kasual/ kemeja lengan panjang polos dan celana bahan berwarna gelap// Ketika bubaran kuliah/ maka kita akan melihat pemandangan tidak biasa di zaman modern ini/ yaitu rombongan mahasiswa menaiki sepedanya keluar lingkungan kampus// Sepeda-sepeda itu menerobos jajaran Kijang/ Zebra/ Panther/ Kodok/ Kuda/ dan Jangkrik/ di jalan raya/// 

Di saat orang lain berebut memiliki alat-alat kenyamanan hidup/ para mahasiswa filsafat ini/ jadi nampak sedang menyiksa diri// Dan ini diakui oleh Pembantu Dekan III fakultas filsafat Universitas Katolik Parahyangan/ Romo Fabianus// Mahasiswa di fakultasnya memang tidak boleh memiliki ponsel/ tidak boleh memakai mobil atau motor/ kecuali dalam keadaan darurat/ dan tidak boleh memakai pakaian mahal// Bahkan di asrama/ mahasiswa hanya boleh mendengar radio dan menonton televisi beberapa jam saja di hari Minggu// Meski bukan aturan akademik/ hal itu menjadi tradisi spiritual bagi mahasiswa// Menurut Romo Fabi/ jika sang mahasiswa tidak sanggup meninggalkan ketergantungannya pada alat bantu kenyamanan hidup itu/ maka dipastikan ia tidak akan sanggup menyelesaikan studinya/ dan menjadi seorang Pastor/// 

Proses mengekang diri dari kenyamanan hidup duniawi ini disebut askese// Selain hidup sederhana/ para calon pastor ini melatih diri dengan banyak hal spiritual lain// Sebelum akhirnya menjadi pastor dan hidup selibat/ alias tidak kawin// Menurut Romo Fabi/ proses ini akan membebaskan diri seorang calon pastor dari keberpihakannya pada kehidupan duniawi/ sehingga hidupnya dapat menjadi teladan// Menurut Romo Fabi/ setidaknya/ tradisi mengendarai sepeda ke mana-mana di tengah kesemrawutan lalu lintas Kota Bandung saat ini/ dapat menjadi penggoda warga kota untuk juga memakai sepeda ke mana-mana// Berkeringat/ sehat/ dan tidak akan termakan macet///

Dari kampus fakultas filsafat Universitas Parahyangan/ Nursyawal melaporkan untuk Bandung Kita Hari Ini// Kembali ke rekan ... di studio///

----------------------

Rekaman lama feature radio : Mencari Jejak di Jerman (Nursyawal)

 

Komunikasi Krisis Pemerintah : Studi Kasus Tambang Nikel di Kawasan Raja Ampat Papua

Penulis: Nursyawal (kandidat Doktor Ilmu Komunikasi UNISBA Bandung) 

Tema ini telah dipaparkan dalam kuliah umum pada kelas mata kuliah media dan komunikasi krisis di Program studi magister ilmu komunikasi Universitas Pancasila, 26 Juni 2025.

Latar Belakang: Luka di Surga Laut

            Pulau Gag di Raja Ampat, Papua Barat Daya, bukan sekadar gugusan karang dan pasir putih. Ia adalah bagian dari segitiga terumbu karang dunia, rumah bagi pari manta, paus sperma, dan ribuan spesies laut lainnya. Gugusan pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dikenal sebagai bagian dari pusat keanekaragaman hayati laut dunia.  Namun, keindahan ini terancam sejak aktivitas tambang nikel oleh PT Gag Nikel kembali berjalan, pulau ini memicu kontroversi nasional dan menarik perhatian dunia.

            Awalnya Bulan Maret 2025, masyarakat adat menolak operasional tambanag Nikel di kawasan Raja Ampat. Aliansi masyarakat adat menyebut eksploitasi ini mengancam bukan hanya alam, tetapi martabat budaya Papua. Kemudian awal Bulan Juni, aktifis Greenpeace Indonesia menarik perhatian publik dengan aksi demo di tengah sebuah konferensi di sebuah hotel di Jakarta. Greenpeace menyebut lebih dari 500 hektare hutan telah rusak, dan sedimentasi dari tambang mengancam ekosistem laut. Di sisi lain, sebagian warga Pulau Gag justru menolak penutupan tambang karena bergantung pada perusahaan untuk penghidupan. Pemerintah kemudian mencabut empat dari lima izin tambang di Raja Ampat, namun tetap mempertahankan izin PT Gag Nikel.

            Kontroversi ini memperlihatkan kompleksnya hubungan antara pembangunan, lingkungan, dan komunikasi publik serta benturan abadi antara ekologi dan ekonomi yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Kembali kita menyaksikan benturan antara ekologi dan ekonomi yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Di sini peran komunikasi krisis pemerintah diuji untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sebab “kepercayaan adalah fondasi di mana legitimasi lembaga publik dibangun dan sangat penting untuk menjaga kohesi sosial.” (Hidayat et al., 2022, hlm. 209).

Komunikasi Krisis Pemerintah: Klarifikasi dan Ketidakpercayaan

             Menurut Perse, komunikasi krisis mencakup “peningkatan ketergantungan masyarakat pada media dalam situasi penuh ketidakpastian,” terutama untuk memperoleh kejelasan, stabilitas, dan makna (2001, hlm. 150). Dalam konteks ini, komunikasi bukan hanya informasi, tetapi juga rekonstruksi kepercayaan sosial. Untuk memahami bagaimana wacana pemerintah dalam kasus tambang nikel dibentuk dan diterima publik, artikel ini menggunakan metode analisis wacana kritis dari Teun A. van Dijk. Pendekatan ini membedah bahasa sebagai alat kekuasaan yang memengaruhi persepsi melalui tiga tingkat struktur wacana: struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Analisis dimulai dengan membaca elemen makro (tema utama), superstruktur (pola penyajian narasi), dan mikrostruktur (pilihan kata, gaya bahasa, metafora). Selanjutnya, kognisi sosial menyoroti bagaimana aktor, dalam hal ini pemerintah, membangun makna dalam pikiran kolektif masyarakat. Terakhir, konteks sosial menganalisis posisi institusi dalam struktur kekuasaan dan bagaimana mereka mendominasi alur informasi.

              Teknik analisis dilakukan melalui pengumpulan korpus data berupa kutipan pernyataan, publikasi media, dan pidato publik, lalu ditelusuri cara narasi dibentuk: apakah bersifat penyangkalan (denial), justifikasi legal, atau delegitimasi kritik. Analisis ini memungkinkan pembaca melihat ketimpangan antara narasi elite dan realitas lapangan, serta menilai bagaimana kontrol atas informasi digunakan untuk membentuk opini publik. Dengan begitu, wacana bukan sekadar soal kata-kata, tetapi cara institusi memosisikan dirinya dalam konflik dan krisis, apakah sebagai pelayan publik atau sebagai penjaga citra.

Berikut tabel kompilasi data dalam polemik tambang nikel Raja Ampat ini:

24 Maret 2025,  New Guinea Kurir	Yohan Sauyai, tokoh adat, menyerahkan petisi penolakan dari 12 kampung Suku Betew dan Maya karena tambang merusak wilayah adat dan laut sakral.
21 Mei 2025,  Prima Rakyat	Filep Wamafma (Ketua Komite III DPD RI) menyatakan sektor tambang mengancam ekosistem dan bertolak belakang dengan aspirasi masyarakat adat yang mendukung pariwisata berkelanjutan.
3 Juni 2025,  Kompas.com	Greenpeace Indonesia dan aktivis lokal menggelar protes di "Indonesia Critical Minerals Conference" dengan pesan "Save Raja Ampat from Nickel Mining"
4 Juni 2025, Media Pemalang	Dua aktivis Greenpeace dan masyarakat Papua ditahan saat aksi damai di Jakarta. Greenpeace melaporkan kerusakan lebih dari 500 hektare hutan di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran.
8 Juni 2025, Kompas.com	Iqbal Damanik (Juru Kampanye Hutan Greenpeace) menyatakan eksploitasi nikel menyebabkan sedimentasi pesisir dan kerusakan ekosistem laut Raja Ampat.
10 Juni 2025, Media Indonesia	Bahlil Lahadalia menyatakan keputusan pencabutan izin tambang "bukan karena viral," menolak tekanan publik. Ia juga menegaskan PT Gag Nikel diizinkan beroperasi karena telah sesuai AMDAL
12 Juni 2025, Kompas.com	Pemerintah melabeli klaim kerusakan lingkungan sebagai "hoaks" dan menyebut terumbu karang "tetap lestari"
13 Juni 2025, MSN News	Komnas HAM dan Auriga Nusantara menyatakan aktivitas tambang di enam pulau sebagai pelanggaran HAM dan pemicu konflik sosial
16 Juni 2025, Media Indonesia	Yan C. Warinussy (Sekjen DAP) menolak penyelesaian adat dan menyebut kasus ini sebagai eco-crime yang harus diselesaikan secara pidana.
18 Juni 2025, MSN News	Yan C. Warinussy kembali menyatakan pernyataan Menteri Bahlil keliru dan membahayakan keadilan hukum masyarakat adat.
18 Juni 2025, iNews.id	Auriga Nusantara, Greenpeace, Unesa, dan masyarakat Manuran melaporkan hilangnya 494 hektare hutan dan pencemaran laut, dengan warga melaporkan air laut berubah cokelat akibat sedimentasi tambang.
19 Juni 2025, Tempo	Jefri Dimalauw (tokoh pemuda Kampung Salio) melaporkan konflik antara dua kampung Suku Kawe terkait hak pengelolaan Pulau Wayag dan tambang.
20 Juni 2025, RM.id	Filep Wamafma dan Yan C. Warinussy mendesak pemerintah dan aparat hukum menindak tambang secara pidana, menyebut masyarakat adat korban kebijakan yang keliru.
23 Juni 2025, Mongabay.co.id	Auriga Nusantara, akademisi kelautan, dan masyarakat sipil menuntut penghentian tambang di pulau kecil, menyoroti UU No. 1/2014 yang melarang tambang di pulau kecil dan dampak ekologis lintas wilayah
24 Juni 2025, Kompas.com	KPK berkoordinasi dengan Greenpeace untuk meninjau ulang izin tambang dan mencegah potensi korupsi sektor sumber daya alam
24 Juni 2025, MSN News	Kementerian LHK mengklaim PT Gag Nikel berstatus "hijau dan biru," menunjukkan ramah lingkungan
24 Juni 2025, Liputan6	Brigjen Pol Nunung dari Polri menyatakan, "Namanya tambang pasti ada kerusakan. Tambang mana yang nggak rusak?"

            Manusia adalah makhluk yang kompleks karena kesanggupannya mengolah bahasa, sehingga simbol yang nampak dapat memiliki makna berganda. Apa yang terbaca, terdengar, terlihat, bisa jadi bukan itu yang dimaksud. Dalam ilmu komunikasi pernyataan-pernyataan manusia yang tersurat dapat dianalisis maksud yang tersirat dibaliknya menggunakan kerangka analisis wacana kritis, di antaranya model analisis van Dijk. Begitu pula pernyataan-pernyataan yang mewakili pemerintah dan dapat ditemukan di sejumlah media online terkait kontroversi tambang nikel di kawasan Raja Ampat dapat dianalisis makna tersiratnya. Kerangka analisis ini dapat melihat bagaimana kekuasaan menggunakan bahasa tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk realitas. Dengan membedah struktur narasi dan mencari kata kunci dari sejumlah pernyataan yang ada, kemudian melihat ideologi dibalik pernyataan itu (kognisi sosial), serta menemukan apa tujuan pelontaran pernyataan itu (konteks sosial).

            Dengan model analisis van Dijk itu kita dapat menemukan lima pernyataan kunci pemerintah dan strategi komunikasi di baliknya.

Tabel Analisis Wacana Kritis Model van Dijk

No	Pernyataan	Struktur Teks	Kognisi Sosial	Konteks Sosial
1	“Sesuai Amdal” (10 Juni)	Justifikasi legal formal	Pemerintah menegaskan prosedur di atas etika lingkungan	Ketegangan antara hukum dan moral ekologis
2	“Bukan karena viral” (10 Juni)	Defensif terhadap opini publik	Menolak bahwa masyarakat punya pengaruh legitimasi	Masyarakat sipil menguat di ruang digital
3	“Pencemaran itu hoaks” (12 Juni)	Makro: penyangkalan krisis; Mikro: labelisasi	Mengarahkan publik agar hanya mempercayai versi pemerintah	Tekanan kuat dari LSM dan publik digital
4	“Terumbu tetap lestari” (12 Juni)	Absolutisme lingkungan	Menafikan temuan visual dan kritik independen	Diskrepansi antara data lapangan dan narasi resmi
5	“Hijau dan biru” (24 Juni)	Simbolisasi administratif	Menciptakan legitimasi melalui indikator birokratis	Penilaian KLHK dipertanyakan independensinya

 

1. "Sesuai AMDAL" - Teknokratisasi Politik Lingkungan

Menteri ESDM berulang kali menegaskan bahwa PT Gag Nikel beroperasi "sesuai AMDAL." Ini adalah contoh klasik teknokratisasi, di mana persoalan politik dan ekologis direduksi menjadi urusan teknis administratif. Strategi ini efektif karena menciptakan ilusi objektivitas: seolah-olah keputusan diambil berdasarkan sains, bukan kepentingan politik-ekonomi. Padahal, AMDAL bukanlah dokumen netral, ia adalah produk negoisasi antara perusahaan, konsultan, dan birokrat yang tidak selalu mengutamakan kepentingan ekologis. Selain itu, pemerintah juga tidak membuka dokumen AMDAL itu untuk evaluasi publik. Transparansi, prinsip fundamental demokrasi, diabaikan.

2. "Bukan Karena Viral" - Depolitisasi Partisipasi Publik

Pernyataan bahwa evaluasi pemerintah yang kemudian mencabut sejumlah izin tambang "bukan karena isunya viral" mengungkap mentalitas anti-demokrasi. Pemerintah melihat mobilisasi warga dunia maya (netizen) sebagai "gangguan" ketimbang bentuk partisipasi politik yang sah. Ini adalah strategi depolitisasi, mengabaikan dimensi politik dari isu publik dengan menyebutnya sebagai "sensasi media" atau "viral." Padahal, kampanye digital adalah salah satu cara masyarakat sipil mengorganisir diri dalam demokrasi di era media sosial saat ini. Toh pemerintah pun menggunakan saluran yang sama untuk propagandanya di jaman sekarang. Dengan mendiskreditkan "viralitas," pemerintah sedang menolak legitimasi bentuk-bentuk baru partisipasi politik.

3. "Pencemaran Itu Hoaks" - Politik Post-Truth

Labelisasi klaim kerusakan lingkungan sebagai "hoaks" seperti yanag disampaikan beberapa kali oleh pejabat pemerintah adalah strategi berbahaya yang menunjukkan adopsi politik post-truth. Ketika bukti empiris (foto satelit, laporan nelayan, dokumentasi LSM) didiskreditkan sebagai "informasi palsu," yang terjadi adalah relativisme epistemologis, tidak ada lagi kebenaran objektif, yang ada hanya versi pemerintah versus versi oposisi. Strategi ini mengikis dasar-dasar diskursus demokratis yang mensyaratkan adanya fakta bersama sebagai titik tolak debat publik. Ketika fakta dipolitisasi, yang menang bukan argumen terkuat, melainkan kekuatan yang paling dominan.

4. "Terumbu Tetap Lestari" - Kontradiksi Performatif

Klaim bahwa terumbu karang "tetap lestari" sambil mengizinkan aktivitas yang jelas-jelas merusak adalah contoh kontradiksi performatif, ketika pernyataan bertentangan dengan tindakan yang memungkinkan pernyataan itu ada. Ini menunjukkan pemerintah lebih memprioritaskan konsistensi dongeng ketimbang konsistensi faktual. Yang penting bukan realitas lapangan, melainkan realitas diskursif yang bisa diatur-atur jalan ceritanya oleh penguasa.

5. "Status Hijau-Biru" - Greenwashing Institusional

Klaim Kementerian LHK bahwa PT Gag Nikel berstatus "hijau dan biru" adalah greenwashing tingkat institusional. Dengan menggunakan simbolisme warna yang diasosiasikan dengan kelestarian, pemerintah mencoba menciptakan legitimasi ekologis bagi aktivitas yang secara fundamental anti-ekologi.

Greenwashing adalah strategi komunikasi korporat yang kini diadopsi negara untuk melegitimasi kebijakan yang merusak lingkungan dengan retorika pelestarian lingkungan.

Misalignment: Ketika Janji dan Realita Tak Sejalan

            Komunikasi krisis menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat saat terjadi ketegangan. Namun dalam kasus ini, berdasarkan hasil analisis wacana kritis, pendekatan yang diambil pemerintah cenderung bersifat defensif dan top-down. Menurut Fearn-Banks (2016), komunikasi krisis yang efektif harus bersifat transparan, empatik, dan berbasis data. Ketika pemerintah gagal menunjukkan data independen atau membuka ruang dialog, maka komunikasi berubah menjadi alat pembenaran, bukan pemulihan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menyatakan aktivitas tambang PT Gag Nikel “tidak menimbulkan pencemaran” dan menyebut sebagian kritik sebagai “hoaks”. Pernyataan ini memperkuat persepsi publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.

          Salah satu akar krisis kepercayaan adalah misalignment, ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dan realitas di lapangan. Pemerintah menjanjikan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi hijau, namun justru mengizinkan eksploitasi di kawasan ekosistem sensitif. Dalam Manajemen Krisis Komunikasi, Irwanti (2023, hlm. 87), menjelaskan “ketika organisasi menyampaikan pesan yang tidak konsisten dengan tindakan, maka krisis reputasi tak terhindarkan”. Sementara Aziz & Wicaksono (2020) menekankan bahwa komunikasi krisis bukan sekadar klarifikasi, tetapi dialog berkelanjutan yang membangun kepercayaan. Kembali menurut Irwanti (2023, hlm. 81), “ketika tindakan institusi tak sesuai dengan komunikasi eksternal, maka krisis reputasi berubah menjadi krisis moral”.

 Dalam kasus tambang nikel, misalignment ini terlihat jelas pada data ini:

Pemerintah menyebut tambang “tidak mencemari”	dokumentasi Greenpeace menunjukkan limpasan tanah dan kerusakan hutan.
Pemerintah mengklaim mendukung konservasi	namun tetap mengizinkan tambang di pulau kecil yang dilindungi oleh UU No. 1 Tahun 2014.
Narasi “bukan karena viral”	sisi lain nampak kuatnya gerakan digital.
Frasa “hijau biru” air laut	vs foto sedimentasi laut dan keruhnya kepercayaan publik

            Komunikasi krisis yang ideal seharusnya mampu meredakan kecurigaan publik dan membangun kembali kepercayaan. Namun dalam kasus ini, yang terlihat justru pendekatan defensif dan konfrontatif.

Membangun Ulang Kepercayaan, Bukan Sekadar Menambal Citra

            Kasus tambang nikel di Pulau Gag bukan hanya soal logam dan ekonomi. Ia adalah cermin dari bagaimana pemerintah berkomunikasi dalam krisis yang menyentuh ekologi, budaya, dan kepercayaan publik. Komunikasi krisis yang efektif bukan tentang membungkam kritik, tetapi tentang mendengar, menjelaskan, dan bertindak konsisten, tentang bagaimana krisis tidak cukup dihadapi dengan klarifikasi teknokratis. Melainkan komunikasi partisipatif yang transparan dan berbasis empati publik.

 

Daftar Pustaka

Aziz, M. S., & Wicaksono, M. A. (2020). Komunikasi Krisis. Banda Aceh: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh [https://diskominfo.acehprov.go.id/media/2022.12/buku_komunikasi_krisis_dummy1.pdf]

Fearn-Banks, K. (2016). Crisis Communications: A Casebook Approach (5th ed.). New York: Routledge.

Irwanti, M. (2023). Manajemen Krisis Komunikasi: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Widina Media Utama. (http://repository.usahid.ac.id/3316/2/Buku%20CETAK%20MANAJEMEN%20KRISIS%20KOMUNIKASI.pdf)

Tempo. (2025, Juni 13). Kontroversi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat. (https://www.tempo.co/politik/kontroversi-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-1685748)

Kompas. (2025, Juni 9). Polemik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Suara Warga dan Fakta Sejarahnya. (https://www.kompas.com/kalimantan-timur/read/2025/06/09/133200188/polemik-penambangan-nikel-di-raja-ampat-suara-warga-dan-fakta)

Perse, E. M. (2001). Media Effects and Society. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Kompas.com. (2025, Juni 12). Kontra-Narasi Tambang Raja Ampat dan Krisis Kepercayaan Publik. (https://nasional.kompas.com/read/2025/06/12/07150011) 

Liputan6. (2025, Juni 24). Polri: Tambang Mana yang Tak Merusak Lingkungan. (https://www.liputan6.com/news/read/6060466) 

Media Indonesia. (2025, Juni 10). Pemerintah Beberkan Alasan Tindak Tambang Raja Ampat. (https://mediaindonesia.com/ekonomi/781002) 

MSN News. (2025, Juni 10 & 24). Pernyataan Pemerintah Soal Izin Tambang Nikel Raja Ampat. (https://www.msn.com/id-id)

Hidayat, R., Yusuf, N. R., & Tamrin, S. H. (2022). Tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Jurnal Neo Societal, 7(4), 208–220. https://ojs.uho.ac.id/index.php/NeoSocietal/article/viewFile/28071/pdf