Cucun vs Gen Z: Gagalnya Komunikasi Politik dalam Ruang Publik

Sudah dipublikasikan di Bandung Bergerak Silakan klik untuk baca selengkapnya..

***

Viralnya pernyataan kontroversial Cucun Syamsurizal membuka diskusi penting tentang etika komunikasi politik dan partisipasi warga dalam kebijakan publik yang berdampak pada jutaan anak Indonesia

***

A. Latarbelakang

Minggu, 16 November 2025, Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Acara yang seharusnya menjadi ruang koordinasi produktif antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder program gizi ini, berakhir dengan kontroversi yang mengguncang dunia profesional kesehatan Indonesia.

Rapat tersebut menghadirkan sejumlah pembicara penting, di antaranya Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna, Wakil Kepala I Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Wakil Ketua DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II Cucun Ahmad Syamsurizal.

Diskusi memanas ketika seorang peserta, nampak masih muda, memberikan masukan konstruktif terkait kesulitan Badan Gizi Nasional dalam merekrut ahli gizi. Ia menyarankan agar jika pengawas SPPG tidak memiliki latar belakang pendidikan gizi, sebaiknya tidak menggunakan embel-embel "ahli gizi". Peserta ini juga mengusulkan agar BGN berkolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) untuk mengatasi kekurangan tenaga profesional. Belum tuntas peserta itu menyampaikan pandangannya, Cucun memotong dengan nada keras: "Kamu itu (bicaranya) terlalu panjang. Yang lain kasihan. Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya".

Cucun kemudian menyatakan dengan tegas: "Semua keputusan di republik ini saya tinggal pegang palu, selesai. Saya tidak mau mendengar ada orang sombong". Cucun juga menyebut tidak perlu ahli gizi. Tinggal melatih lulusan SMA cerdas selama tiga bulan dan memberikan sertifikasi BNSP untuk menggantikan peran ahli gizi profesional. Yang membuat situasi semakin rumit adalah pernyataan pejabat BGN yang hadir dalam rapat tersebut, karena mereka ikut menggemakan pernyataan Cucun.

Video cuplikan pernyataan Cucun dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial, terutama TikTok dan X (Twitter). Hingga Minggu pagi, video tersebut telah ditonton 619 ribu kali, disukai 31.600 orang, dan dikomentari 1.563 kali. Respons publik sebagian besar negatif, dengan banyak netizen mengkritik sikap yang dianggap meremehkan profesi kesehatan. Akun resmi TikTok Partai Gerindra bahkan mengomentari: "Bahaya banget itu ngomongnya. Anggota DPR RI itu yang ngomong, bukan dari BGN".

Menghadapi badai kritik, Cucun kemudian meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa pernyataannya adalah respons terhadap usulan perubahan istilah dari peserta forum, bukan bermaksud menyudutkan profesi ahli gizi. Cucun mengklaim telah berdiskusi dengan Ketua Persagi dan menegaskan tidak berniat meremehkan profesi tersebut. Pertemuan lanjutan diadakan pada Senin, 17 November 2025, antara pimpinan DPR dengan BGN dan Persagi. Dalam pertemuan tersebut, Cucun menggunakan metafora yang tidak lazim: "BGN dan Persagi sudah mau menikah," merujuk pada komitmen kerja sama untuk memenuhi kebutuhan ahli gizi dalam program MBG.

Meski permintaan maaf telah disampaikan, peristiwa ini meninggalkan jejak penting tentang bagaimana seharusnya komunikasi politik berlangsung dalam ruang publik, terutama ketika menyangkut kebijakan yang berdampak pada kesehatan jutaan anak Indonesia.

 B. Partisipasi Warga dan Komunikasi Politik dalam Ruang Publik

Partisipasi politik tidak berhenti di bilik suara. Ramlan Surbakti dalam buku "Memahami Ilmu Politik" (2005) mendefinisikan partisipasi politik sebagai segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa yang tidak memiliki wewenang, dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Definisi ini menekankan bahwa partisipasi mencakup seluruh tahapan kebijakan: pembuatan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam literatur ilmu politik, partisipasi dibedakan berdasarkan bentuk kegiatan, motivasi, dan intensitas.

Berdasarkan bentuk kegiatan, partisipasi konvensional mencakup {cut}

Selengkapnya ada di Bandung Bergerak 

VIRTUE ETHICS TERHADAP INFORMASI KONFLIK ISRAEL-PALESTINA SAAT INI

Penulis: Nursyawal

Kualitas manusia yang unggul adalah ihsan. Sesuai perintah Allah, “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan” (QS. Ali Imran: 134), “Dan orang-orang yang berbuat ihsan, itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan yang paling besar” (QS.Yunus: 26), “Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan” (QS. Al-Ankabut:69). Artinya, menjadi ihsan adalah kewajiban kemanusiaan. Menjadii manusia yang memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dari hidup yang baik dan bermakna. Manusia ihsan adalah manusia yang menjadi teladan dan inspirasi bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” [HR.Ahmad].

Prinsip kebermanfaatan ini jelas berbeda tipis dengan prinsip antrophocentrisme Aristoteles, yaitu kebahagiaan Eudaimonia. Kebahagian yang dicapai oleh pemenuhan kebutuhan, serta tindakan resiprokal dari lingkungan yang berbudi luhur (Zalta, 2002), bukan tindakan memberi tanpa pamrih. Ihsan adalah kebahagiaan yang dicapai karena dapat memberi dan bermanfaat sebagai kesadaran akan kewajiban hamba Allah, tanpa pamrih. Meski secara konsep, ihsan dapat dikelompokkan ke dalam etika kebajikan (virtue ethics) yang ditawarkan Aristoteles dalam bukunya, Nichomachean Ethics. Buku yang diperkirakan mulai dibahas para pemikir filsafat barat, tahun 300 SM (Littlejohn & Foss, 2009).

Salah satu pencapaian ihsan adalah menjaga lisan dan bersikap jujur, sama seperti dalam konsep etika kebajikan. Kombinasi menjaga lisan dan bersikap jujur, keduanya adalah lawan dari kebohongan. Dalam Islam, berbohong disebut sebagai perbuatan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah SWT. Seperti Firman Allah, “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong” (QS. An-Nahl: 105). “Dan janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan atau (janganlah kamu) menyembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah: 42).

Dalam terminologi kiwari, kebohongan yang diada-adakan disebut dengan hoax. Dalam Islam, tidak ada perbedaan nilai moral terhadap hoax, dalam bentuk dan tujuan apapun, itu adalah dosa. Sementara dalam kajian komunikasi, hoax terbagi dalam dua kategori. Misinformasi dan Disinformasi. Menurut kamus bahasa inggris, Mirriam Webster, misinformasi berarti informasi yang tidak benar karena tidak lengkap atau tidak akurat sehingga dapat menyesatkan jika dianggap sebagai pengetahuan yang benar. Sesuatu disebut misinformasi jika itu disebarkan tanpa maksud menipu atau menyesatkan atau karena penyebarnya tidak tahu bahwa informasi itu tidak lengkap atau tidak akurat. Sedangkan disinformasi adalah kata serapan dari bahasa Russia yang merujuk kepada sebuah tindakan menyebarkan informasi palsu yang dibuat dengan sengaja untuk menyesatkan, merugikan atau menjatuhkan pihak tertentu (Mirriam-Webster). Sehingga misinformasi bernilai moral "tidak buruk", bahkan diperbolehkan jika bermaksud sebagai komedi, sementara disinformasi diberi nilai moral "buruk" karena dianggap perbuatan jahat. Terutama karena istilah disinformasi memang berasal dari nama sebuah organisasi propaganda Rusia di era perang dunia pertama, dezinformatsiya.

Berdasar catatan sejarah, hoax memang kerap muncul dalam konflik. Seperti pada pekan-pekan terakhir ini, masyarakat dunia tertarik perhatian kepada konflik militer di Palestina. Di sejumlah kota di banyak negara, muncul aksi demonstrasi menentang tindakan agresi militer Israel di Palestina dan menuntut agar Palestina memperoleh haknya untuk bebas berdaulat sebagai negara. Pada saat yang sama, beredar banyak informasi dari lokasi konflik dengan beragam versi. Termasuk di dalamnya versi hoax.

Salah satu yang sempat mencuat dan menjadi kontroversi adalah hoax tentang puluhan bayi yang dibantai di wilayah Israel bernama Kfar Aza tidak lama setelah serangan roket Hamas 7 oktober 2023. Informasinya berbentuk video yang merupakan potongan rekaman siaran berita stasiun televisi bernama i24 dan nampak ada seorang reporter perempuan yang sedang stand-up reporting dari lokasi reruntuhan gedung dan di latarbelakang nampak puluhan tentara yang nampaknya seperti sedang melakukan pertolongan korban. Reporter perempuan itu kemudian berbicara dengan nada emosional menceritakan dirinya melihat puluhan bayi tewas dengan disembelih di lokasi tersebut. Potongan video itu bahkan sampai ke depan Presiden AS Joe Biden yang menggunakan isi video itu dalam pidato resmi kepresidenan mengenai konflik di Palestina awal Oktober 2023. Pidato resmi itu kemudian mendatangkan kontroversi karena video reportase stasiun televisi yang ditonton Biden itu, belum dapat diverifikasi bahkan juru bicara pasukan Israel (IDF) tidak bersedia membenarkan peristiwa yang disebut dalam rekaman video itu (snopes.com, 2023).

British Broadcasting Corporation (BBC), lembaga penyiaran publik Inggris, melaporkan, setiap hari menemukan banyak hoax yang disebarkan oleh pimpinan tertinggi negara Israel. Seperti juga terjadi tahun 2021, jurubicara PM Israel, Ofir Gendelman pernah menulis status di akun Twitternya, “1/3 dari ratusan roket Hamas justru jatuh di pemukiman warga palestina sendiri” dengan melampirkan sebuah video. Namun setelah diperiksa oleh tim pemeriksa fakta BBC, ditemukan ternyata video itu adalah video lama dari konflik di Suriah, bukan di Gaza, melainkan di Kota Deraa pada Tahun 2018. Tidak lama setelah verifikasi BBC itu viral, dan di bawah tweet tersebut diberi label oleh perusahaan tweeter dengan tulisan “media hasil manipulasi”, tweet tersebut dihapus dari akun Gendelman, tanpa penjelasan apapun. Mungkin karena menurut pihak Israel, praktek itu disebut sebagai Hasbara, yaitu istilah dalam bahasa Ibrani untuk tindakan komunikasi publik pemerintah. Jadi nilai moralnya "positif".

Dalam istilah politik, perilaku para pemimpin politik memakai informasi palsu untuk menghasut adalah Demagog, yaitu seorang pemimpin politik yang memperoleh popularitas melalui pidato yang menghasut emosi massa, menyalahkan kelompok-kelompok tertentu, menimbulkan ketakutan, berbohong demi efek emosional, atau retorika lain yang cenderung menenggelamkan pertimbangan rasional dan mendorong popularitas fanatik. Demagog lebih merugikan nilai-nilai demokrasi daripada mengembangkannya (KBBI.com, 2023).

Di Indonesia, WNI juga kerap menyebar hoax. Riset Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) pada tahun 2022 mengungkap, ada 1.698 hoax yang beredar di Indonesia. Riset Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) pada tahun 2019, mengungkap motif WNI menyebar hoax adalah isinya sesuai dengan sikap ideologisnya dan penyebar informasinya adalah orang yang dipercaya. Sangat sedikit yang berusaha memeriksa informasi sebelum menyebarkan kembali, karena informasinya diperoleh dari orang yang dipercayanya. Artinya, secara individu, banyak WNI belum mengadopsi nilai etika kebajikan untuk menahan lisan dan tidak berbohong. Apalagi isu konflik Israel-Palestina saat ini terus kontroversial akibat bias keagamaan dan politk identitas, meski faktanya terjadi genosida dan kejahatan perang di sana.

Referensi

Merriam-Webster Online Version, https://www.merriam-webster.com/dictionary/

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring, https://kbbi.co.id/arti-kata/demagog

Littlejohn, Stephen W. and Foss, Karen A., 2009, Encyclopedia of Communication Theory,

SAGE; California

Zalta, Edward N., et.al, 2002, The Stanford Encyclopedia of Philosophy: A Developed

Dynamic Reference Work, Stanford University; Stanford

Masyarakat Telematika Indonesia, 2019, Wabah Hoax Nasional, Mastel

https://www.snopes.com/news/2023/10/12/40-israeli-babies-beheaded-by-hamas/

https://www.antaranews.com/berita/3518631/mafindo-temukan-1698-kasus-hoaks-tahun-

2022