Sudah dipublikasikan di Bandung Bergerak Silakan klik untuk baca selengkapnya..
***
Viralnya pernyataan
kontroversial Cucun Syamsurizal membuka diskusi penting tentang etika
komunikasi politik dan partisipasi warga dalam kebijakan publik yang berdampak
pada jutaan anak Indonesia
***
A. Latarbelakang
Minggu,
16 November 2025, Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
program Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Acara yang seharusnya menjadi ruang koordinasi produktif antara pemerintah
pusat, daerah, dan stakeholder program gizi ini, berakhir dengan kontroversi
yang mengguncang dunia profesional kesehatan Indonesia.
Rapat
tersebut menghadirkan sejumlah pembicara penting, di antaranya Bupati Kabupaten
Bandung Dadang Supriatna, Wakil Kepala I Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati
Deyang, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, serta Wakil Ketua DPR RI mewakili daerah
pemilihan Jawa Barat II Cucun Ahmad Syamsurizal.
Diskusi
memanas ketika seorang peserta, nampak masih muda, memberikan masukan
konstruktif terkait kesulitan Badan Gizi Nasional dalam merekrut ahli gizi. Ia
menyarankan agar jika pengawas SPPG tidak memiliki latar belakang pendidikan
gizi, sebaiknya tidak menggunakan embel-embel "ahli gizi". Peserta ini
juga mengusulkan agar BGN berkolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia
(Persagi) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) untuk
mengatasi kekurangan tenaga profesional. Belum tuntas peserta itu menyampaikan
pandangannya, Cucun memotong dengan nada keras: "Kamu itu (bicaranya)
terlalu panjang. Yang lain kasihan. Saya enggak suka anak muda arogan kayak
gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara
undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya".
Cucun
kemudian menyatakan dengan tegas: "Semua keputusan di republik ini saya
tinggal pegang palu, selesai. Saya tidak mau mendengar ada orang sombong".
Cucun juga menyebut tidak perlu ahli gizi. Tinggal melatih lulusan SMA cerdas
selama tiga bulan dan memberikan sertifikasi BNSP untuk menggantikan peran ahli
gizi profesional. Yang membuat situasi semakin rumit adalah pernyataan pejabat
BGN yang hadir dalam rapat tersebut, karena mereka ikut menggemakan pernyataan
Cucun.
Video
cuplikan pernyataan Cucun dengan cepat menyebar di berbagai platform media
sosial, terutama TikTok dan X (Twitter). Hingga Minggu pagi, video tersebut
telah ditonton 619 ribu kali, disukai 31.600 orang, dan dikomentari 1.563 kali.
Respons publik sebagian besar negatif, dengan banyak netizen mengkritik sikap
yang dianggap meremehkan profesi kesehatan. Akun resmi TikTok Partai Gerindra
bahkan mengomentari: "Bahaya banget itu ngomongnya. Anggota DPR RI itu
yang ngomong, bukan dari BGN".
Menghadapi
badai kritik, Cucun kemudian meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Ia
menyatakan bahwa pernyataannya adalah respons terhadap usulan perubahan istilah
dari peserta forum, bukan bermaksud menyudutkan profesi ahli gizi. Cucun
mengklaim telah berdiskusi dengan Ketua Persagi dan menegaskan tidak berniat
meremehkan profesi tersebut. Pertemuan lanjutan diadakan pada Senin, 17
November 2025, antara pimpinan DPR dengan BGN dan Persagi. Dalam pertemuan
tersebut, Cucun menggunakan metafora yang tidak lazim: "BGN dan Persagi
sudah mau menikah," merujuk pada komitmen kerja sama untuk memenuhi
kebutuhan ahli gizi dalam program MBG.
Meski
permintaan maaf telah disampaikan, peristiwa ini meninggalkan jejak penting
tentang bagaimana seharusnya komunikasi politik berlangsung dalam ruang publik,
terutama ketika menyangkut kebijakan yang berdampak pada kesehatan jutaan anak
Indonesia.
B. Partisipasi Warga dan Komunikasi Politik dalam Ruang Publik
Partisipasi
politik tidak berhenti di bilik suara. Ramlan Surbakti dalam buku
"Memahami Ilmu Politik" (2005) mendefinisikan partisipasi politik
sebagai segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa yang
tidak memiliki wewenang, dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi
hidupnya. Definisi ini menekankan bahwa partisipasi mencakup seluruh tahapan
kebijakan: pembuatan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam literatur
ilmu politik, partisipasi dibedakan berdasarkan bentuk kegiatan, motivasi, dan
intensitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar